Dari pendataan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM), jumlah anak usia sekolah di daerah itu yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke SLTP sebanyak 5.045 orang. Data tersebut diperoleh dari pendataan selama lebih setahun di 16 kecamatan, 132 desa/ kelurahan di wilayah itu.
Penyebab utamanya masih soal biaya. Meski sekolah sudah digratiskan, tapi yang memberatkan misalnya biaya baju seragam atau transportasi ke sekolah," kata Muhammad Imhal, fasilitator SIPBM, Senin (23/7).
Tingginya jumlah anak putus sekolah tersebut mengundang keprihatinan banyak kalangan. Akhirnya, sebanyak 405 siswa putus sekolah dikembalikan ke sekolah untuk dapat melanjutkan pendidikan.
Pengembalian mereka dilakukan di acara puncak Hari Anak Nasional Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin. Acara ini dipusatkan di Kecamatan Tinambung.
Selain mengembalikan 400 siswa putus sekolah ke sekolah, pada Hari Anak Nasional itu juga diwarnai dengan penetapan 16 desa sebagai desa Tuntas Wajib Belajar 9 Tahun.
Kerja sama Unicef
Program pengembalian anak putus sekolah hasil kerja sama Unicef Indonesia dan Pemkab Polewali Mandar, diawali pendataan terhadap seluruh rumah tangga di Polewali Mandar.
Jumlahnya masih sedikit, sekitar 9 Persen dari total anak putus sekolah. Namun dengan gerakan pengembalian anak putus sekolah ini, diharapkan menjadi gerakan sosial secara luas, sehingga menyelamatkan anak. Kami ingin agar kembali belajar jadi tanggung jawab semua warga," ungkap Johannis Feterson, anggota program SIPBM.
Setelah masing-masing anak putus sekolah diberi seragam baru dan biaya perlengkapan, mereka dibawa ke sekolah masing-masing.
Bupati Polewali Mandar, Ali Ba'al mengungkapkan akar masalahnya bukan semata soal biaya, karena sudah gratis. Masalah yang tidak kalah penting, kata dia infrastruktur jalan ke sekolah. Untuk itu, tahun ini difokuskan peningkatan mutu pendidikan dengan membangun insfraktruktur baru.
Johannis juga menjalin komunikasi dengan para ulama, dan Pemda. Dari situ diupayakan sebagian dana Zakat yang terkumpul bisa dialokasikan bagi anak putus sekolah karena kekurangan biaya.
Refresentatif Unicef Indonesia, Katia Marino mengatakan pendataan informasi pendidikan berbasis masyarakat sangat bermanfaat bagi kelanjutan pendidikan. Karena itu, kata dia, apa yang dilakukan di Polewali Mandar, akan menjadi percontohan di daerah lain.
Dalam waktu dekat ini, program pendataan pendidikan berbasis masyarakat seperti ini akan dilakukan juga di Kabupaten Klaten," kata Katia Marino. (FH/OL-02).
sumber